Media, ttg Exxon_Surat Terbuka untuk Presiden SBY

Tentang Exxon Mobile dan Harga Diri Bangsa

Rakyat Merdeka, 19 April 2006,

Bapak Presiden yang kami hormati,

Kami sungguh menyadari betapa sulitnya kondisi negeri ini menghadapi berbagai permasalahan yang tidak kunjung selesai. Kami juga menghargai, pemerintah telah bekerja keras untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Telah banyak permasalahan yang diatasi, namun banyak lagi yang tersisa, yang membutuhkan kebijakan yang tepat untuk menuntaskannya.

Oleh karena itu, sebagai wujud rasa peduli kami terhadap nasib bangsa dan negara yang kita cintai, dengan segala kerendahan hati, kami bermaksud menyampaikan masukan sebagai berikut.

Bapak Presiden yang kami hormati,

Saat ini persoalan kebangsaan yang kita hadapi jauh lebih kompleks dari kondisi empat puluh tahun yang lalu. Di lain pihak, sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan semakin terbatas. Sumber daya hutan yang dahulu melimpah, sekarang sudah hampir habis. Sumur-sumur minyak kita semakin tua, dengan tingkat produksi nasional yang merosot, sementara kebutuhan domestik meningkat drastis.

Empat puluh tahun ke depan, persoalan kebangsaan yang dihadapi anak cucu kita akan semakin kompleks lagi. Potensi persaingan dan konflik internal semakin meningkat, sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Anak cucu kita akan menghadapi masalah integritas nasional, demokrasi, ketahanan ekonomi, dan kesejahteraan sosial yang jauh lebih berat dibandingkan dengan yang kita hadapi saat ini.

Oleh sebab itu, kita semua perlu memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan arif dan bijaksana, dan mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi yang tersedia secara mandiri dan bermartabat, sehingga anak cucu kita dapat lebih terjamin masa depannya.

Dalam konteks kemandirian, martabat dan masa depan bangsa inilah, serta sejalan dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasaf 33 ayat 3, maka bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya perlu kita pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun mendatang.


Bapak Presiden yang kami hormati,

Blok Cepu adalah salah satu dari sekian banyak kekayaan alam Indonesia yang perlu kita kelola dalam konteks membangun kemandirian, martabat dan masa depan bangsa tersebut. Dengan cadangan minyak dan gas yang sangat besar, Blok Cepu adalah anugerah Allah SWT bagi bangsa Indonesia untuk mengatasi kesulitan fiskal kebutuhan minyak domestik, serta mengurangi risiko kenaikan harga BBM dan harga-harga lain yang sangat membebani masyarakat.

Kami yakin, pemerintah tentu mempunyai alasan tersendiri untuk nendorong kesepakatan Joint Operation Agreement (JOA) antara Pertamina dengan ExxonMobil (EM) pada 15 Maret 2006, di mana EM menjadi operator Blok Cepu. Namun demikian, kiranya Bapak Presiden dapat memperhatikan sisi pandang yang lain terhadap masalah Blok Cepu ini.

Pertama, Blok Cepu memiliki cadangan minyak terbukti yang minimal 600 juta barrel, ditambah cadangan recoverable gas minimal 2 triliun standar kaki kubik (TCP). Dengan asumsi harga minyak mentah US$ 55/barrel dan gas US$ 3/mmbtu, Pertamina akan memperoleh tambahan aset senilai minimal, US$ 40 milyar jika Blok Cepu diserahkan kepadanya.

Dengan tambahan aset tersebut, Pertamina dapat melakukan inovasi keuangan untuk memperoleh dana segar perbankan maupun non-perbankan sebesar US$ 6-8 milyar, atau bahkan sampai US$ 14 milyar jika kondisi pasar dan desainnya menguntungkan.

Dana segar ini akan bertambah apabila Pemerintah melakukan konsolidasi rekening-migas di Departemen Keuangan, serta mengubah secara drastis rejim penerimaan migas. Sehingga, hasil penjualan migas bisa langsung masuk ke rekening perusahaan, tidak harus ke Departemen Keuangan terlebih dahulu.

Dana-dana ini bisa digunakan sebagai modal pengelolaan Blok Cepu dan juga untuk ekspansi usaha. Surplus dan devidennya bisa diinvestasikan dalam obligasi restrukturisasi BUMN, sehingga diperoleh dana restrukturisasi BUMN (BUMN restructuring fund) yang cukup besar.

Dengan demikian, kita bisa merestrukturisasi BUMN yang mengalami krisis keuangan kronis seperti Garuda, Merpati, dan Dirgantara Indonesia. Kita juga mempunyai dana untuk membangun sinergi industri logam dasar, permesinan dan industri hilirnya. Misalkan-saja antara Krakatau Steel, Texmaco (yang sudah dikuasai pemerintah), Boma Bisma PAL, INKA, DI dan seterusnya.

Dengan Blok Cepu diserahkan kepada ExxonMobil sebagai operatornya, potensi di atas tidak bisa dimanfaatkan maksimal.

Kedua, dari sisi kemampuan teknologi dan sumber daya manusia, sebenarnya bangsa Indonesia sendiri sudah mampu mengelola Blok Cepu, sebagaimana disampaikan oleh Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) dan Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI).

Secara geologi, play Blok Cepu sama dengan play lapangan migas yang ada di sekitarnya seperti Mudi, Sukowati, dan Kedung Tuban, dengan kedalaman obyektif/reservoir penghasil Hidrokarbon Kujung Formation (carbonate relatif sama, yaitu antara 4000-10000 feet. Di lapangan Sukowati dan Mudi, yang dikelola Pertamina-Petrochina East Java dengan produksi 16-20 ribu BOPD, semua posisi kunci dipegang oleh tenaga ahli Indonesia/Pertamina.

Ketiga, dengan ExxonMobil sebagai operator, negara tidak bisa memaksimalkan potensi penerimaannya. “Memang dilihat sepintas, bagi hasil 85:15 seolah-olah sangat menguntungkan negara, dengan total split yang diterima negara 93,25%.

Namun bagi hasil riil bagi negara, yaitu Pemerintah, Pertamina dan Pemda, sangat tergantung pada berapa nilai dasar yang dibagi hasilkan. Nilai dasar ini akan jauh berkurang apabila cost recovery yang diklaim operator terlalu besar. Apalagi, hingga saat ini tidak ada pembatasan terhadap jenis biaya yang bisa dibebankan (deductible expenses), dan tidak ada batasan maksimum terhadap nilai cost recovery yang dapat diklaim. Bahkan biaya yang dikeluarkan oleh kantor pusat di luar negeri pun bisa dibebankan.

Sebagai contoh, untuk 3 sumur yang sudah dilakukan pemboran, menurut hitungan para ahli dari IAGI dan HAGI, biayanya maksimal US$ 60-70 juta. Biaya ini sudah meliputi kegiatan eksplorasi 3 sumur, survey G&G, survey seismic, dan pembebasan lahan. Pertamina sendiri menyebutkan biaya sekitar US$ 100 juta. Namun biaya yang diklaimkan per September 2003 ternyata mencapai lebih dari US$ 340 juta.

Jadi, terdapat potensi kelebihan biaya US$ 240-280 juta, dibandingkan apabila dikelola oleh Pertamina sebagai operator. Jumlah ini semakin besar jika yang diklaim adalah US$ 459 juta sebagaimana dilansir berbagai media.

Kelebihan biaya di atas baru dari kegiatan eksplorasi. Dari kegiatan eksploitasi, potensi kelebihan biaya bisa mencapai US$ 5/barrel dibandingkan apabila Pertamina yang menjadi operator.

Jika pajak migas ditetapkan 44% (pajak ditanggung pemerintah), dan klaim biaya eksplorasi yang disetujui adalah US$ 340 juta, dengan asumsi produksi dari tiga sumur di atas sekitar 36.7 juta barrel, maka bagi hasil riil yang diterima negara sebenarnya hanya 54%, bukan 93,25%. Namun jika biaya eksplorasi yang disetujui sebesar US$ 450 juta, maka bagi hasil riil tersebut hanya 48%.

Oleh sebab itu, dalam 10 tahun pertama operasi Blok Cepu, diperkirakan negara kehilangan potensi penerimaan setidaknya Rp 51 triliun. Belum ditambah kerugian ekonomi karena kontraktor asing cenderung memprioritaskan supplier, konsultan, tenaga ahli, dan industri penunjang migas dari negaranya sendiri.

Angka-angka di atas tentunya bisa berubah-ubah, tergantung pada asumsi dan plan of development yang akan diterapkan.

Keempat, kami sampaikan pandangan banyak kalangan di masyarakat yang memprihatinkan adanya upaya sistematis untuk menjadikan ExxonMobil sebagai operator dari Blok Cepu, bahkan jika perlu menabrak peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan Tim Negosiasi Blok Cepu tanggal 29 Maret 2005, misalnya, mengambil alih wewenang pengurusan BUMN oleh Direksi sebagaimana diatur dalam UU 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pasal 5 ayat 1 dan 2.

Pasal 5

(1) Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi.

(2) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam bahasa ketatanegaraan dan kemiliteran. Tim Negosiasi telah mengambil alih kekuasaan secara tidak sah dari (kudeta terhadap) Direksi Pertamina.

Selanjutnya karena operatorship ExxonMobil melalui Kontrak Kerja Sama (KKS) masih terhambat oleh ketentuan-ketentuan pokok KKS yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, maka PP tersebut diubah melalui PP No 34/2005 pada 10 September 2005. PP ini memberikan pengecualian terhadap ketentuan pokok KKS, sebagaimana terdapat dalam pasal 103A. Dengan pengecualian ini, hambatan legal bagi ExxonMobil menjadi terhapuskan.

Bapak Presiden yang kami hormati,

Pengalaman kasus Freeport semakin meyakinkan kami bahwa pengelolaan pertambangan perlu diprioritaskan pada bangsa sendiri. Pemerintah Indonesia tidak pernah tahu berapa ribu ton volume konsentrat emas, perak, tembaga – mungkin ada uraniumnya – yang sebenarnya diekstraksi oleh Freeport McMoran.

Potensi Kehilangan pajaknya cukup besar di sini. Lalu, sekian persen royalty yang diterima Indonesia merupakan prosentase dari jumlah yang kita sendiri tidak pernah tahu. Apapun kata Freeport, kita harus percaya dan menerima.

Manfaat Freeport bagi masyarakat Papua pun patut dipertanyakan. Tembagapura bagaikan kota indah Amerika yang ditanam di Papua, sementara masyarakat di Banti yang hanya sekitar 10 km dari Tembagapura, bagai hidup di jaman batu. Belum lagi kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Sebuah gunung sudah lenyap, pembuangan tailing dan waste menyebabkan kehancuran lahan yang sangat luas.

Bapak Presiden yang kami hormati,

Dengan berbagai kondisi di atas, perkenankan kami menyarankan agar kebijakan di sektor pertambangan migas dan non-migas pada masa pemerintahan Bapak memberikan prioritas bagi pelaku usaha dalam negeri untuk mengelola areal pertambangan.

Blok Cepu bisa menjadi langkah awal untuk menjadikan bangsa Indonesia tuan di negeri sendiri, dengan menetapkan Pertamina sebagai operatornya. Renegosiasi kontrak pertambangan Freeport sangat mendesak untuk dilaksanakan, sehingga penerimaan negara bisa lebih besar, masyarakat Papua memperoleh manfaat maksimal, dan kerusakan lingkungan dapat dikendalikan.

Selanjutnya, kami menyarankan dilakukannya amandemen yang mendasar terhadap UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan penekanan pada membangun perusahaan milik negara di bidang minyak dan gas bumi yang besar dan mampu bersaing di tingkat global, sebagaimana Petronas di Malaysia.

Rekening migas di Departemen Keuangan seyogyanya dibuat lebih terkonsolidasi, akuntabel dan transparan. Hasil penjualan migas tidak perlu lagi masuk ke Departemen Keuangan terlebih dahulu. Sementara rejim perpajakan di sektor migas sebaiknya disempurnakan, agar tidak ada lagi area abu-abu seperti deductible expenses dalam cost recover yang selama ini menjadi ladang bagi praktek-praktek yang merugikan negara.

Demikian urun rembug kami. Atas perhatian Bapak Presiden, kami menyampaikan terima kasih.

Yang memberi masukan; Jend. TNI (Purn) Try Sutrisno, Jend. TNI (Purn) Wiranto. Prof. Dr. M. Amien Rais, Dr. Marwah Daud Ibrahim, Dr. Diradjad H. Wibowo, Alvin Lie, Marwan Batubara, Ismed Hasan Putro, Chandra T. Wijaya

* * *

Satu Tanggapan

  1. mudah-mudahan
    presiden langsung
    menanggapinya…

    amiin..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: